RADIONYA KECAMATAN KELING

> 08/06/2008 23:13 wib - Daerah Aktual
Muhammadiyah Ajak Pilih Rozaq, Warga Trangkil Ancam Boikot
Semarang, CyberNews. Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (LHKP-PWM) Jateng mengajak seluruh warga persyarikatan itu untuk memilih calon yang berasal dari kader Muhammdiyah yakni Abdul Rozaq Rais
yang berpasangan dengan M Tamzil dalam coblosan 22 Juni.

Menghadapi pilgub Wakil Sekretaris M Ja'far Nashir menyatakan bahwa lembaga ini sangat menjunjung tinggi hasil keputusan rapat pimpinan khusus PWM Jateng pada 11 Mei lalu. ''Lembaga menghimbau kepada seluruh warga persyarikatan untuk menggunakan hak pilihnya dalam pilgub,'' katanya dalam rilis tertulis, Minggu (8/6) sore.

Padahal sebelumnya, Ketua PW Muhammadiyah Jateng Marpuji Ali, mengatakan, secara organisasi Muhammadiyah mengambil jarak yang sama terhadap lima pasangan yang maju pilgub karena itu warga dan simpatisan persyarikatan ini juga bebas menentukan pilihannya.

''Muhammadiyah menganjurkan warga dan simpatisannya menyukseskan pilgub. Pilih pasangan calon yang memiliki akhlak yang baik dan komit terhadap kemaslahatan umat,'' ujar dia beberapa waktu lalu. Menurut Marpuji, meskipun pasangan cagub koalisi PPP-PAN yakni M Tamzil dan Abdul Rozaq Rais beberapa kali melakukan kunjungan ke PW Muhammadiyah Jateng. Pertemuan itu tidak bisa dijadikan ukuran bahwa ormas Islam ini memiliki kedekatan dengan pasangan ini.

Sebab realitas politik, sejumlah warga Muhammadiyah ada yang berkiprah di PAN, PKS, Golkar, PPP, bahkan PDI-P. Jadi, Muhammadiyah membuka diri berkomunikasi dengan parpol atau calon lain pula. Sebagai ormas yang menjaga jarak dengan kekuatan politik manapun, menurut Marpuji, persyarikatan yang didirikan Ahmad Dahlan ini memiliki kewajiban untuk mendorong terselenggaranya pemerintahan yang bersih, efektif, dan memihak umat.

Ancam boikot

Terpisah, anggota Komisi A (pemerintahan) DPRD Jateng Soejatno Pedro HD mendapat laporan bahwa 8.000 pemilih di Desa Trangkil Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati mengancam tidak menggunakan hak pilihnya dalam coblosan 22 Juni nanti. Disamping itu, warga desa itu sampai saat ini belum bersedia membentuk kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan TPS untuk pilgub.

Langkah itu diambil sebagai aksi protes kepada Bupati Pati yang telah menerbitkan SK Perpanjangan Jabatan Kepala Desa yang seharusnya berakhir 2007 tapi diperpanjang oleh bupati setempat dan baru akan berakhir 2012. ''Hal ini jelas melanggar kedaulatan rakyat dan perundang-undangan yang ada. Rakyat menuntut agar SK tersebut dicabut dan diadakan pemilihan Kepala desa yang dipilih rakyat,'' kata Pedro.
(Widodo Prasetyo /CN05)